Jadilah diri sendiri; Diri orang lain sudah ada yang memiliki.
— Oscar Wilde.
CBP & KPP
SEJARAH CBP
LATAR BELAKANG SEJARAH
Corps brigade pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1963 dalam hal itu di latar belakangi peristiwa persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya dikenal dengan istilah “ Gayang Malaysia “, peristiwa politik tersebut yang
berkaitan dengan persengketaan antara Repuplik Indonesia dengan Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara (Serawak).
Kondisi riil yang terjadi pada saat
itu untuk lebih jelas conteks_nya yaitu
politik luar negeri, terjadi pertentangan
antara gagasan Presiden Soekarno yang
anti Emperalisme dengan pihak barat yang
berupaya menancapkan kukunya diwilayah
Malaysia. Kemudian Presiden Soekarno
mengintruksikan kepada elemen bangsa
untuk segera membentuk Sukarelawan
Perang dan siap menggayang Malaysia.
Intruksi Presiden tersebut secara
lansung membuat seluruh elemen bangsa
bersiap sedia untuk melawan
Imperalisme yang akan kembali
menancapkan kukunya diwilayah Asia
Tenggara, Asnawi Latif pada waktu itu
selaku Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian
dari elemen bangsa merasa terpanggil
untuk berjuang bersama melawan
iperalisme dari bangsa barat, yang
terbentuk dari kalangan pelajar Nahdhiyyin
yang kemudian dinamakan Sukarelawan
Pelajar.
Deklarasi dibentuknya sukarelawan
Pelajar diadakan di Djogjakarta yang pada
saat itu merupakan lokasi dari kantor
pusat PP IPNU, dan di barengi dengan
parade militer Tentara Nasional
Indonesia (TNI) yang merupakan wujud
dari kesiapan RI untuk Menggayang
Malaysia.
Sejak saat itulah kemudian
Sukarelawan Pelajar yang dibentuk oleh
Asnawi Latif tersebut berjuang demi
memperjuangkan Negara dan Bangsa
untuk keutuhan NKRI. Sukarelawan ini
yang merupakan Embrio atau cikal bakal
bagi berdirinya Corps Brigade
Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama. Yang kemudian
ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di
Pekalongan pada tanggal 25 – 31 Oktober
1964 dengan nama Corps Brigade
Pembangunan (CBP). Yang kemudian
dikenal dengan “doktrin Pekalongan”
Secara etimologi Corps berasal
dari bahasa Inggris yang memilki arti
kesatuan dalam komando, Brigade berarti
pasukan yang disiapkan untuk bertempur
dan Pembangunan, memiliki arti
membangun dalam rangka mengisi
kemerdekaan. Sedangkan secara
terminologi Corps brigade pembangunan
berarti suatu lembaga yang dibentuk
dalam satu komando untuk mengawal
pembangunan.
Pada moment tersebut Asnawi
Latief selaku ketua umum PP IPNU
menunjuk Rekan Harun Rosyidi untuk
menjadi Komandan Teknis CBP. Pasca
ditunjuk sebagai komandan tehnis CBP,
rekan harun rosyidi mengumpulkan kader-
kader inti IPNU yang berpotensi untuk
selanjutnya dididik dan di latih kemiliteran
serta keamanan guna mengantisipasi
gerakan yang membahayakan keutuhan
negara kesatuan republik Indonesia
(NKRI) baik dari dalam maupun luar.
Kondisi ini ditempuh karena stabilitas
politik dan kemanan yang tidak menentu
pada saat itu.
Kemudian, pada tahun 1965 saat
terjadinya peristiwa G 30 S PKI. CBP
sangat berperan aktif dalam upaya
memberantas PKI dan antek-anteknya.
Ghirrah Patriotisme Pelajar tersebut
setelah terjadinya perubahan rezim dan
perubahan kondisi sosial politik Indonesia
semakin surut. CBP menjadi sebuah nama
yang semakin tenggelam. Hingga
kemudian masa kepemimpinan Hilmi
Muhammadiyah Ketua Umum PP IPNU pada
tahun 1999 CBP dideklarasikan kembali di
Pondok Pesantren Pancasila Sakti Klaten
Jawa Tengah. Pendeklarasian kembali ini
merupakan upaya IPNU untuk bisa
memberikan kontribusinya secara lebih
luas pada Ere reformasi yang sedang
gencar-gencarnya diteriakkan oleh
masyarakat seluruh Indonesia.
Kemudian rekan Hilmi Muhammadiyah
menunjuk rekan Agus Salim untuk menjadi
Komandan Nasional CBP. Pasca ditunjuk
sebagai Kornas CBP, rekan Agus Salim
sangat gencar melakukan sosialisasi ke
daerah-daerah untuk mengaktifkan
kembali CBP sampai ketingkatan ranting,
Hingga memasuki kongres XIII tahun
2000 di Makasar yang menetapkan rekan
Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua
Umum IPNU, selanjutnya ditunjuklah
Rekan Edisyam Risdiyanto komandan
Nasional.
Pada masa ini CBP bergerak pada
empat bidang yakni : Kepanduan,
Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam.
Rekan Edisyam berhasil merumuskan
kembali pola CBP dengan format baru yang
terangkum dalam peraturan organisasi/
lembaga, penjabaran peraturan
organisasi/lembaga serta sistem
pendidikan dan pelatihan sebagai acuan
dan panduan kegiatan CBP diseluruh
Indonesia. Rumusan-rumusan tersebut
dibukukan pada masa itu yang disahkan
pada masa kepemimpina Al Amin Nur
Wahab Nasution sebagai Pj Ketua Umum
IPNU yang menggantikan Rekan Abdullah
Azwar Anas.
Perjuangan CBP tidak berhenti
sampai disitu saja, pada Kongres XIV
Surabaya tahun 2003 yang menetapkan
Rekan Mujtahidur Ridlo sebagai Ketua
Umum IPNU, melanjutkan program CBP
sebelumnya dibawah komando Rekan Ali
Masdar Hasibuan.
Pada masa ini lebih banyak
difokuskan pada praktek terjun
kelapangan terutama bidang SAR dan
kepalang merahan, disebabkan seringnya
terjadi bencana skala nasional misalnya
terjadinya Tsunami di Aceh, Tanah
Longsor di Banjar Negara, Banjir bandang
di Jember, Gempa Jateng-Jogja, Gempa
dan Tsunami di Pengandaran Jawa Barat.
Pada periode ini pula CBP yang bergerak di
empat bidang yakni : Kepanduan,
Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam
difokuskan menjadi 3 bidang yakni :
Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan
Kedisiplinan yang ditetapkan dalam
Rakornas CBP pada 6 – 8 Januari 2006
bertempat di Wisma Depag Jakarta
Selatan. Program ini berlanjut hingga
Kongres IPNU XV di Asrama haji Pondok
Gede Jakarta, 9 – 12 Juli 2006 yang
menetapkan Rekan Idy Muzayyad sebagai
ketua umum IPNU dan selanjutnya
menunjuk Rekan Alvin M Hasanil Haq
sebagai Komandan Nasional.
Pada masa ini banyak hal yang
dilakukan dalam rangka memajukan dan
mengembangkan potensi kader-kader CBP
diantaranya : Kemah Pelajar Hijau dalam
Rangka Diklat Peduli Lingkungan 6 – 8 April
2007 di Ponpes Wali Songo Gomang
Singgahan Tuban, Workshop Ke-CBP-an 17
– 20 Mei 2007 di Ponpes Maslakul Huda
pati. Tidak sampai disitu saja CBP juga ikut
serta dalam berbagai event kemanusiaan
misalnya pada saat terjadi Banjir Bandang
di Jakarta.
Hasil Workshop di Pati
mengamanatkan CBP untuk
menyelenggarakan Rakornas yang
kemudian terselenggara pada 22 – 25
Agustus 2007 bertempat di Hotel Diamond
Samarinda bersamaan dengan
penyelenggaraan Rakernas IPNU. Pada
Rakornas ini diputusakan beberapa hal
yang bekaitan dengan Ke-CBP-an
diantaranya adalah sasaran kegiatan CBP
yang semula Kemanusiaan, Lingkungan
Hidup dan Kedisiplinan menjadi
Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Bela
Negara, kemudian juga pada Rakornas
pada saat itu merubahan nama dari Corps
Brigade Pembangunan menjadi CORPS
BARISAN PELAJAR.
Pada kongres 14 terpilihnya Ahmad
Syauqi kemudian menunjuk rekan Randi
Ridwan sebagai KORNAS berikutnya.
Namun selama 1 th berjalan CBP tidak
mengalami kemajuan yang signifikan
akhirnya melalui mekanisme reshufle
Ahmad Syauqi menunjuk rekan
Muhammad Syahrial menggantikan Randi
Ridwan dan pada workshop CBP tanggal 26
– 28 Juni 2010 di Sidoarjo terjadi beberapa
perubahan yang signifikan pada tubuh CBP
yakni :
1. Perubahan nama CORPS BARISAN
PELAJAR dikembalikan menjadi
CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN
2. Mekanisme Lembaga yang
sebelumnya DEWAN KOORDINASI
menjadi DEWAN KOMANDO
3. Peraturan Organisasi dan
Peraturan Administrasi (PO/PA)
menjadi Peraturan Lembaga dan
Administrasi (PLA) yang kemudian
disahkan pada RAKORNAS
Peraturan Diklat menjadi Petunjuk
Pelaksanaan Teknis Operasi
Pendidikan dan Pelatihan (Juklak
Tekops Diklat)
4. Peraturan Dewan Komando
Nasional tentang Nomor Induk
Anggota sebagai dasar
pembuatan Database CBP
Hasil Workshop sidoarjo dibawa ke
RAKORNAS Pontianak pada tanggal 29 Juli
– 2 Agustus 2010.
————-SEJARAH KPP————-
Latar Belakang Lahirnya KPP Lembaga Korp
Pelajar Putri (L-KPP) merupakan lembaga yang
dibentuk berdasarkan keputusan Konbes I
IPNU-IPPNU pada tanggal 28 Oktober 1964 di
Pekalongan-Jawa Tengah. Pada awal
terbentuknya lembaga ini bernama Corp
Brigade Pembangunan-wati (CBP-wati) yang
merupakan wadah bagi pemuda dan pelajar NU
untuk mengkokohkan barisan dalam
mengimbangi munculnya berbagai barisan
yang berkibar dari panji-panji komunis. Dalam
perjalanannya CBP-wati mengalami stagnasi
dan selanjutnya diputuskan dalam amanat
Kongres XII IPPNU di Makasar-Sulawesi Selatan
dengan perubahan nama menjadi KPP yang
kemudian untuk mengukuhkannya ditetapkan
dalam Kongres XIII IPPNU di Surabaya-Jawa
Timur.
Visi Mengoptimalkan potensi dan
meningkatkan kwalitas kader-kader IPPNU. Misi
Berpartisipasi aktif ikut membangun Negara
Republik Indonesia dengan mengibarkan panji-
panji NU disetiap pengabdiannya dalam bidang
kepanduan, kesehatan, dan sosial
kemasyarakatan.
Tujuan Wadah untuk melatih diri,
memantapkan motivasi dan mengembangkan
kreatifitas dalam meningkatkan SDM dan
membangun loyalitas serta mempererat
hubungan anggota IPPNU (L-KPP) dengan
lingkungan masyarakat. Bentuk Lembaga Korp
Pelajar Putri (L-KPP) adalah Lembaga Semi
Otonom IPPNU.
Pengertian
(L-KPP) Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP)
merupakan suatu lembaga pengembangan
SDM dalam bidang lingkungan alam,
kepanduan, kesehatan, dan sosial
kemasyarakatan. Lambang (L-KPP) Bentuk
kuncup bunga warna putih Garis tepi berwarna
hijau dengan arti kesuburan Bintang sembilan
berwarna emas yang berarti rohmatal lil alamin
Bumi berwarna biru berarti kedamaian dan
semangat yang kuat Buku terbuka mempunyai
arti belajar tanpa henti Tulisan KPP dengan tinta
hitam Peta Indonesia warna hijau
Seragam
Pakaian Dinas Harian (PDH)
a. Warna hijau lumut
b. Baju lengan panjang tanpa manset dengan
dua saku didepan
c. Rok panjang dengan bentuk span belah
tutup
d. Jilbab berwarna putih segi tiga
e. Sepatu fantauvel warna hitam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
a. Kaos berwarna biru dongker dengan tulisan
Korp Kepanduan Putri berwarna putih
b. Celana berwarna biru dongker dengan dua
saku disamping dan saku dibelakang
c. Jilbab kaos berwarna putih
d. Sepatu kets warna hitam
e. Topi pet warna gelap
Administrasi
Dalam pelaksanaan administrasi KPP yang
meliputi penggunaan stempel dan surat terpisah
dengan IPPNU dengan ketetuan sebagai
berikut :
1. Surat keluar bersifat internal maupun
eksternal KPP harus diketahui oleh pimpinan
IPPNU berdasar tingkatannya.
2. Penomoran surat mengikuti bentuk dan
penomoran sebagaimana di IPPNU, hanya
singkatan IPPNU diganti dengan KPP.
Adapun untuk kelengkapan administrasi KPP
maka disetiap jenjang harus dilengkapi :
1. Kop surat
a. Jenis kertas HVS ukuran folio warna putih
b. Pada posisi 3 cm dari atas tertulis identitas
organisasi dengan perincian sebagai berikut :
1. Lambang KPP dikiri atas
2. Tingkatan jajaran koordinasi
3. Tulisan Korp Pelajar Putri
4. Tulisan IPPNU
5. Alamat sekretariat
2. Amplop
a. Bentuk dan ukuran sama dengan IPPNU
b. Jenis kertas berwarna putih sesuai dengan
standar yang layak dan tercantum identitas
organisasi persis seperti yang tercantum dalam
kop surat
3. Stempel Bentuk dan ukuran sama dengan
IPPNU Tingkatan (L-KPP)
1. Dewan Koordinasi Nasional (DKN) untuk
tingkat Pusat
2. Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) untuk
tingkat Wilayah
3. Dewan Koordinasi Cabang (DKC) untuk
tingkat Cabang
4. Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC)
untuk tingkat Anak Cabang
5. Regu Korp Pelajar Putri (Regu-KPP) untuk
KPP tingkat Ranting, dan Komisariat Perguruan
Tinggi Mars KKP Derap Langkah Satukan Cita
Kembang Sayap Rengkuh Sesama Bina Putri
Setia Kuat Jiwa Sehat Raga Teguh Janji
Wujudkan Visi Bulat Tekad Raih Harapan Ayun
Langkah Pasti Gemilang Dimasa Depan KPP
Korp Pelajar Putri Kobarkan Semangat Ideologi
Jayalah Hai Tunas Pertiwi Turut Membangun
Negeri.
DKAC CBP KPP GEMPOL 